ANALISIS POLA KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK ATAS KENAIKAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Abstrak

   Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Dalam hal ini kebijakan publik meliputi keterkaitan antar wewenang dalam pemerintahan dalam membuat sebuah kebijakan. Dasar normative kenikan iuran BPJS kesehatan jika ditinjau dari Prinsip ekuitas adalah kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis dan tidak terikat pada besaran iuran yang telah dibayarkan.11 Kepesertaan BPJS Kesehatan menurut Perpres RI No. 12 tahun 2013, untuk peserta BPJS.

   Dalam kebijakan distributive Terkait pendanaan BPJS Kesehatan, pemerintah merenccanakan kemungkinan-kemungkinan, yaitu penggalian dana non budgeter (non APBN) dalam rangka mengatasi pendanaan Program JKN/KIS. Dalam hal ini filantropi dari pengusaha (dan orang kaya lainnya) dapat didayagunakan untuk menarik dana bagi subsidi peserta Kelas III Mandiri. Mungkin perlu dilakukan manajemen kelembagaan yang baik dalam BPJS Kesehatan guna menampung dana filantropi, agar BPJS Kesehatan dapat menyusun sebuah sistem iuran yang tidak memberatkan masyarakat. Dalam hal ini, peserta Kelas III Mandiri perlu mendapat prioritas subsidi, agar mereka membayar dengan iuran yang rendah, namun BPJS Kesehatan dapat terus berjalan dengan sehat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskiptif dengan teknik studi literature.