KRIMINALISASI PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM: ANALISIS YURIDIS, DAMPAK SOSIAL, DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM

2025-07-25T08:42:07+07:00

Kriminalisasi terhadap pengguna narkotika masih menjadi pendekatan dominan dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan ruang bagi rehabilitasi, praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa pengguna tetap sering diproses sebagai pelaku tindak pidana umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan terhadap pengguna narkotika, serta menelaah dampak sosial dan tantangan yuridis yang menyertainya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif berbasis literatur review. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung, laporan resmi lembaga negara, serta publikasi akademik terbitan 2020 ke atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara substansi hukum, struktur lembaga penegakan, dan budaya hukum masyarakat, sehingga menyebabkan pendekatan represif terhadap pengguna tetap dominan. Kriminalisasi pengguna berdampak pada stigmatisasi, pengucilan sosial, dan tingginya angka residivisme. Di sisi lain, penegakan hukum menghadapi kendala struktural seperti lemahnya sistem asesmen, keterbatasan rehabilitasi, serta minimnya political will untuk mereformasi hukum narkotika .

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PENEGAKAN PERDA KOTA SERANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

2025-12-20T17:06:15+07:00

Penelitian ini membahas persepsi masyarakat terhadap efektivitas penegakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3). Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan kota yang tertib, bersih, dan nyaman. Dalam penerapannya, masih banyak ditemukan pelanggaran seperti aktivitas mengamen, mengemis, dan berdagang di trotoar yang seharusnya dilarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Perda K3 belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, serta keterbatasan Satpol PP dalam melakukan pengawasan. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perda K3 di Kota Serang.

Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin

KRIMINALISASI PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM: ANALISIS YURIDIS, DAMPAK SOSIAL, DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PENEGAKAN PERDA KOTA SERANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN